KlikJombang.com - Komisi X DPR RI mendorong penguatan literasi di Jawa Timur dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan.
Upaya tersebut dinilai tidak cukup hanya dengan menambah koleksi buku dan memperbaiki fasilitas. Perpustakaan juga harus mampu menjadi ruang belajar yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal itu menjadi salah satu fokus Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan/Literasi Komisi X DPR RI ke Jawa Timur pada 20-22 Agustus 2026.
Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan, perpustakaan perlu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi.
"Perpustakaan harus kita dorong menjadi ruang belajar masyarakat. Bukan hanya menyediakan buku, tetapi juga membangun kecakapan literasi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengolah informasi," kata Adela.
Menurutnya, penguatan ekosistem literasi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, penulis, serta penerbit perlu mengambil peran agar program literasi berjalan berkelanjutan.
Persoalan literasi, kata Adela, juga tidak sebatas ketersediaan bahan bacaan. Kompetensi tenaga perpustakaan, kualitas pelayanan, kemudahan akses, hingga keberlanjutan program menjadi faktor yang tidak kalah penting.
"Jangan sampai kita hanya berbicara tentang gedung perpustakaan atau jumlah koleksi. Yang lebih penting adalah bagaimana perpustakaan itu benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Berdasarkan dokumen TOR kunjungan kerja, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Jawa Timur pada 2024 mencapai 77,15. Angka itu menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional.
Namun, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Timur pada 2025 tercatat 56,29.
Adela menilai capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, kegemaran membaca harus berjalan beriringan dengan kemampuan masyarakat memahami dan memanfaatkan informasi.
"Angka-angka ini harus kita lihat secara utuh. Kita ingin masyarakat bukan hanya gemar membaca, tetapi juga memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup," katanya.
Komisi X DPR juga menyoroti pemerataan layanan perpustakaan. Masyarakat yang tinggal di wilayah 3T, pesisir, desa, maupun kelompok yang memiliki keterbatasan akses perlu memperoleh kesempatan yang sama terhadap layanan literasi.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi X menggali sejumlah persoalan yang dihadapi perpustakaan daerah. Pembahasan mencakup anggaran, sarana dan prasarana, ketersediaan koleksi, sumber daya manusia, kualitas layanan, hingga jangkauan perpustakaan kepada masyarakat.
Berbagai masukan dari Jawa Timur akan menjadi bahan evaluasi Komisi X DPR dalam mendorong kebijakan pembangunan literasi yang lebih tepat sasaran.
"Kami ingin mendapatkan gambaran faktual dari daerah. Dari sana kita bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan dukungan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan," tutur Adela.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar pembangunan literasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Literasi adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebijakan dan anggarannya harus dipastikan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata," pungkas Adela.
Editor : Redaksi
