Komjen Pol. Suyudi Resmi Gantikan Listyo Sigit, Ini Sejumlah Catatan dan Harapan GMPK
JAKARTA, KlikJOMBANG — Kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Usulan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 dan langsung mendapat persetujuan Komisi III DPR RI usai uji kelayakan dan kepatutan pada 1 Oktober 2026.
Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) menilai pergantian pucuk pimpinan Tribrata ini bukan sekadar rotasi figur, melainkan momentum krusial memperbarui arah institusi penegak hukum tersebut. Ketua Umum DPP GMPK, Abd. Aziz atau Mas Aziz, menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk menguatkan integritas dan mengembalikan kepercayaan publik yang sempat teruji.
"Jujur, sudah lama publik menanti pergantian pucuk pimpinan Polri yang menjadi momentum dalam menakar kembali arah, keberanian, profesionalitas, dan masa depan institusi pengayom masyarakat," ujar Mas Aziz dalam keterangannya di Jakarta, kepada KlikJOMBANG, Kamis (1/10/2026).
Sebelum ditunjuk menjadi orang nomor satu di Polri, Komjen Suyudi menorehkan rekam jejak panjang, salah satunya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sepanjang tahun 2025, BNN di bawah kepemimpinannya berhasil mengungkap 773 kasus narkotika dengan 1.214 tersangka, menyita tonan barang bukti, hingga membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp144,19 miliar.
Menurut Mas Aziz, rekam jejak tersebut menjadi modal berharga bagi Suyudi dalam memahami peta kejahatan terorganisasi, jaringan narkotika, hingga aliran uang haram. Pendekatan hukum yang menyasar aktor intelektual dan aset modal ini sangat dibutuhkan dalam memimpin institusi kepolisian ke depan.
Kendati demikian, memimpin Korps Bhayangkara diakui memiliki cakupan kewenangan yang jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan BNN. Tantangan utama yang membentang di hadapan Suyudi adalah membuktikan bahwa hukum dapat berdiri tegak dan tidak diskriminatif, baik bagi masyarakat kecil maupun pemilik kekuasaan.
GMPK menekankan bahwa ukuran keberhasilan Polri ke depan tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang diungkap ke publik. Keberhasilan hakiki justru diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kepastian hukum, keadilan, rasa aman, dan perlakuan yang setara di mata hukum.
Capaian pimpinan sebelumnya di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, seperti modernisasi dan digitalisasi pelayanan publik—layanan SIM, SKCK, hingga ETLE—diakui sebagai fondasi positif yang perlu diteruskan. Namun, agenda reformasi internal dinilai masih membutuhkan komitmen eksekusi yang nyata.
Salah satu agenda penting yang harus dikonversi menjadi aksi nyata adalah rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Rekomendasi tersebut mencakup penguatan Kompolnas, revisi regulasi, perbaikan tata kelola kelembagaan, serta penataan penempatan personel Polri di luar struktur utama.
Selain persoalan tata kelola, jurang antara prosedur hukum formal dan rasa keadilan masyarakat masih menjadi tantangan kultural. Mas Aziz mengingatkan bahwa kritik publik menyangkut profesionalitas dan akuntabilitas penanganan laporan harus dijadikan bahan perbaikan, bukan diabaikan.
"Satu hal yang harus dipahami oleh Komjen Suyudi, bahwa kritik memang sakit, tapi lebih sakit jika kritik tak didengarkan," tegas Founder dan Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta tersebut.
Sebagai langkah awal kepemimpinan, Suyudi didorong untuk segera membangun Polri yang bersih, presisi, dan transparan. Penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota harus diperiksa secara objektif tanpa dibentengi budaya korps (jiwa korsa) yang berlebihan.
Dalam isu pemberantasan korupsi, GMPK meminta Kapolri baru tidak hanya fokus pada operasi penindakan individu. Polri diharapkan lebih berani membongkar kejahatan korupsi berjejaring, seperti penyuapan, pemerasan, kejahatan pertanahan, sektor sumber daya alam, hingga kejahatan ekonomi digital.
Pengalaman Suyudi mengusut pencucian uang narkotika di BNN dinilai sangat relevan untuk memperluas pendekatan follow the money dalam kasus korupsi. Langkah ini membutuhkan penguatan sinergi substantif antara Polri, KPK, Kejaksaan, PPATK, hingga BPK.
Di sisi internal, pembinaan karier anggota kepolisian diminta menerapkan prinsip meritokrasi secara ketat. Promosi jabatan dan penempatan personel harus didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, serta integritas, bukan karena pengaruh relasi patronase atau jaringan.
Menghadapi era digital, sistem pengaduan masyarakat juga harus terus ditransformasi agar lebih cepat dan transparan. Digitalisasi pengaduan melalui E-SKM yang digagas Kompolnas diharapkan mampu mempercepat respons aparat dalam menjawab laporan publik.
Tantangan kejahatan lintas negara, seperti judi online, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan siber, hingga maraknya varian narkotika baru (NPS) dalam cairan vape, menuntut Polri bertindak lebih mutakhir. Pendekatan yang diusung harus mengombinasikan penindakan, intelijen, pemutusan jaringan finansial, serta upaya pencegahan yang masif.
GMPK optimistis bahwa jika Komjen Suyudi mampu menjadikan integritas dan keberpihakan pada keadilan sebagai karakter institusional, maka era baru Polri yang dipercaya rakyat dapat terwujud. "Kapolri boleh berganti, zaman terus berubah, tetapi satu hal tidak boleh berubah: polisi harus tetap menjadi pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang berintegritas," pungkas Mas Aziz.
Editor : Redaksi
