Membumikan PPHN: Langkah Senator Ning Lia Dorong Pembangunan Berkelanjutan
JAKARTA, KlikJOMBANG — Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kembali menjadi topik hangat dalam ruang diskusi ketatanegaraan Indonesia di tengah perdebatan bentuk hukum serta desain kelembagaannya.
Kebutuhan untuk menerjemahkan PPHN ke dalam bahasa yang mudah dipahami publik menjadi sangat krusial agar wacana ini tidak berhenti di tingkat elit.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau Ning Lia, hadir sebagai salah satu figur yang aktif membumikan isu strategis tersebut ke masyarakat.
Bagi Ning Lia, PPHN bukan sekadar wacana teknokratis, melainkan jawaban atas kepastian arah pembangunan nasional saat terjadi transisi kepemimpinan.
Gagasan ini ditegaskan Ning Lia saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Probolinggo pada September 2026 di hadapan ratusan generasi muda.
Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini menekankan agar agenda strategis bangsa tidak mendadak terhenti atau berganti arah setiap kali presiden berubah.
Pandangan tersebut sejalan dengan agenda MPR RI untuk menghadirkan arah strategis pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Saat ini, Indonesia telah memiliki UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 serta Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Ning Lia menggambarkan PPHN sebagai haluan strategis negara yang berjalan berdampingan guna memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada.
Rekam jejak akademik Ning Lia yang merupakan Doktor Ekonomi Syariah UINSA Surabaya memperkuat kedalaman perspektifnya dalam mengawal kebijakan publik.
Perjalanan studinya yang melintasi ilmu komunikasi, sosial, dan kajian Islam menjadi modal utama dalam menjembatani bahasa hukum dengan masyarakat awam.
Tokoh yang juga menjabat Wakil Ketua Fatayat NU Jatim ini mengamankan kursi DPD RI periode 2024–2029 dengan raihan 2.739.123 suara.
Sebagai Senator Idola Gen Z, ia memanfaatkan ruang konstitusionalnya untuk mendorong generasi muda agar lebih vokal dan proaktif dalam mengawal kebijakan.
Ning Lia menilai bahwa transformasi ekonomi, infrastruktur, hingga pendidikan memerlukan waktu panjang yang melintasi periode pemerintahan.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan kebijakan (policy continuity) agar investasi dan pembangunan yang dirancang tidak kembali ke titik nol.
Tantangan utama PPHN adalah menemukan titik temu yang tepat antara haluan strategis yang berkelanjutan dan dinamika politik hasil pemilu.
Upaya Ning Lia membumikan PPHN menjadi langkah penting agar pembangunan jangka panjang benar-benar berdampak nyata bagi masa depan generasi mendatang.
Editor : Redaksi
