Menjelang Muktamar ke-35 NU, Gus Lilur Minta Presiden Prabowo Jamin Netralitas Kabinet
KLIKJOMBANG — Perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, mulai diwarnai sorotan terkait independensi organisasi.
Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan jajaran kabinetnya tidak terlibat dalam kontestasi internal PBNU.
Langkah ini diambil guna mengantisipasi agar nama Kepala Negara maupun instrumen kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis dalam suksesi kepemimpinan NU.
Gus Lilur menegaskan bahwa desakan tersebut disampaikan setelah dirinya menerima informasi dari sumber terpercaya mengenai dugaan pergerakan yang melibatkan pejabat lingkaran Istana.
"Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU," kata Gus Lilur dalam keterangannya, kepada Klikjombang.com, Selasa (18/8/2026).
Informasi yang diterimanya menyebut adanya jejaring sembilan figur di sekitar kekuasaan, mulai dari pejabat kementerian hingga pimpinan lembaga negara, yang disinyalir mengarahkan dukungan ke figur tertentu.
Jejaring tersebut diduga mendorong KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) untuk posisi Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.
Meski demikian, Gus Lilur meyakini bahwa langkah sejumlah pembantu Presiden tersebut bukanlah atas arahan atau kehendak langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Atas dasar itulah, ia mendorong Presiden mengambil tindakan preventif dengan melarang penggunaan pengaruh jabatan demi mencampuri kedaulatan internal Nahdlatul Ulama.
Penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya ini secara khusus menyoroti nama Saifullah Yusuf yang menjabat Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU, serta Nusron Wahid yang juga mengemban posisi di pemerintahan.
Menurutnya, pengawasan terhadap rangkap relasi posisi ini sangat krusial agar tidak memunculkan persepsi publik bahwa kekuasaan negara dimanfaatkan untuk mengamankan struktur organisasi keagamaan.
Gus Lilur juga mendorong transparansi penuh terkait sumber pembiayaan mobilisasi suara agar terbebas dari spekulasi penggunaan fasilitas negara, APBN, maupun sokongan konglomerat.
Ia menegaskan bahwa ajang Muktamar NU harus steril dari transaksi politik uang serta tekanan pihak luar, demi menjaga marwah dan independensi para kiai serta muktamirin.
Menurutnya, penetapan pimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan peserta muktamar yang berlandaskan kriteria integritas, kapasitas keulamaan, dan rekam jejak pengabdian kepada umat.
Ia pun meminta Istana memberikan klarifikasi resmi guna menegaskan batas pemisah antara urusan pemerintahan dan kedaulatan forum tertinggi Nahdlatul Ulama.
Gus Lilur menegaskan bahwa seluruh figur yang berniat maju, baik Gus Kikin, KH Miftahul Akhyar, KH Yahya Cholil Staquf, maupun nama lainnya, memiliki hak setara untuk berkompetisi secara adil.
"NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik yang harus tetap merdeka, bermartabat, dan berdikari," ujar Gus Lilur mengakhiri keterangannya.
Editor : Redaksi
