Menjelajah Senayan dari Jawa Timur: Jejak Dua Tahun Ning Lia Menenun Aspirasi Daerah
JAKARTA, KlikJOMBANG — Tepat dua tahun lalu, 1 Oktober 2024, Dr. Lia Istifhama resmi melangkah ke Gedung Parlemen Senayan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) wakil Jawa Timur. Sejak hari pertama memangku amanah konstitusional tersebut, figur yang akrab disapa Ning Lia ini memilih jalan politik yang tegak lurus pada kepentingan akar rumput di daerahnya.
Bagi Ning Lia, kursi senator bukanlah panggung pencitraan apalagi sekadar rutinitas menghadiri rapat paripurna. Ia menempatkan fungsi representasi daerah sebagai mandat moral untuk membawa deretan persoalan nyata di Jawa Timur ke meja pembuat kebijakan tingkat nasional melalui pendekatan jurnalisme keberpihakan dan analisis yang bernas.
Landasan geraknya bertumpu pada amanat Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Wewenang untuk mengajukan, membahas, hingga mengawasi pelaksanaan undang-undang dimanfaatkannya secara optimal agar suara daerah tidak redup di tengah dominasi wacana politik pusat.
Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini langsung menunjukkan ritme kerja cepat sejak 100 hari pertama menjabat. Salah satu fokus utamanya tercurah pada pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ia pandang tak cuma sebagai pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan mesin penggerak ekonomi lokal.
Gagasan tersebut ia dorong agar rantai pasok program MBG wajib melibatkan petani, peternak, koperasi, hingga UMKM kuliner di pelosok Jawa Timur. Pada November 2025, Ning Lia turun langsung mengawal peresmian Dapur Sehat Badan Gizi Nasional (BGN) di Surabaya, memastikan multiplier effect ekonomi benar-benar berputar di tingkat bawah.
Kiprahnya berlanjut di Komite III DPD RI dengan menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan daerah. Ning Lia menyuarakan pentingnya keadilan anggaran dan kebijakan yang seimbang antara sekolah negeri dan swasta, pemerataan redistribusi guru ASN, hingga jaminan hak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Saat pembahasan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), ia menyoroti beban administratif guru yang kerap mengabaikan substansi mengajar. Menurutnya, pendidikan inklusif harus dibangun atas kesadaran riil daerah, bukan sekadar formula kaku yang dipaksakan dari pusat.
Menjelang penyusunan kerangka Transfer ke Daerah (TKD) pada RAPBN 2026, suara nyaring Ning Lia kembali terdengar di ruang sidang. Ia mengingatkan agar alokasi anggaran pusat tetap menjaga ketahanan fiskal daerah dalam membiayai layanan dasar publik, seperti fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar.
Bagi Ning Lia, otonomi daerah tanpa kemandirian fiskal adalah keniscayaan yang semu. Karena itu, ia mendorong penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu mandiri dan menyumbang pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.
Langkah konkretnya terlihat saat terlibat dalam uji sahih RUU BUMD yang digelar Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI di Surabaya pada 2026. Dalam forum itu, ia secara khusus mendorong penguatan permodalan Bank Jatim melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) agar makin berdaya saing di industri perbankan nasional.
Menjelang September 2026, fokus perjuangannya menyentuh persoalan krusial di bidang pertanahan. Bertindak sebagai senator tuan rumah dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI di Jawa Timur, Ning Lia memimpin penyerapan aspirasi untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pertanahan.
Berbagai persoalan pelik—mulai sengketa tanah garapan, konflik kepemilikan, alih fungsi lahan pertanian, hingga praktik mafia tanah—diurai secara detail bersama pemerintah daerah dan akademisi. Ning Lia menegaskan bahwa regulasi pertanahan yang baru wajib memberikan perlindungan hukum yang tak tergoyahkan bagi rakyat kecil.
Visi politiknya juga menembus batas perencanaan jangka panjang melalui keterlibatannya dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ning Lia menekankan pentingnya haluan negara agar pembangunan daerah memiliki kesinambungan dan tidak mendadak terhenti setiap kali terjadi transisi kepemimpinan politik.
Tak kalah intensif, pengawasannya terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar jemaah. Mulai dari kejelasan alur ibadah, standar transportasi, ketersediaan air minum, hingga kelayakan akomodasi di tanah suci dicermatinya secara detail demi kenyamanan jemaah asal Jawa Timur.
Di tengah kesibukan mengawal beragam rancangan undang-undang di tiga alat kelengkapan DPD RI—Komite I, Komite III, dan PPUU—Ning Lia tetap menjaga tradisi bersilaturahmi. Ia rutin berbaur dengan warga dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, mendengarkan keluh kesah masyarakat secara intuitif tanpa jarak.
Dua tahun perjalanan konstitusional ini memperlihatkan secara utuh dialektika seorang senator: mendengar jelata, merumuskan gagasan hukum, dan memperjuangkannya hingga tuntas di ruang kebijakan nasional.
“Dari daerah untuk Indonesia bukan hanya sebuah jargon. Di dalamnya ada tanggung jawab untuk mendengar, menyerap, memperjuangkan, dan mengawal aspirasi masyarakat agar menjadi bagian dari kebijakan nasional. Pengabdian harus dibangun dengan kebersamaan, cinta kepada daerah, dan ketulusan untuk Indonesia yang lebih hebat dan bermartabat,” pungkas Ning Lia.
Editor : Redaksi
