Sebanyak 256 Siswa SMPN 1 Kabuh Jombang Diduga Keracunan MBG, DPRD Desak Investigasi SPPG
KlikJOMBANG - Sebanyak 256 siswa SMPN 1 Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengalami keluhan kesehatan serius usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa dugaan keracunan massal ini langsung mendapat perhatian dari dinas terkait dan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.
Baca juga: LBHAM Desak Kasus Keracunan MBG di SMPN 1 Kabuh Jombang Diusut Tuntas: SPPG Harus Ditutup!
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, mengonfirmasi angka korban tersebut. Menurutnya, jumlah 256 siswa merupakan data resmi yang telah divalidasi oleh tim medis hingga Kamis (3/9/2026).
Dari ratusan siswa yang terdampak, mayoritas di antaranya menjalani pengobatan secara mandiri maupun rawat jalan di sejumlah fasilitas kesehatan. Namun, terdapat tujuh siswa yang harus mendapatkan penanganan intensif dan menjalani rawat inap karena kondisi fisiknya drop.
Hexawan menjelaskan, tujuh siswa tersebut mengalami lemas akibat kekurangan cairan tubuh dan membutuhkan tindakan rehidrasi medis. Kendati demikian, kondisi kesehatan mereka dilaporkan mulai stabil usai mendapatkan perawatan dari tim medis.
"Yang tujuh ini kondisinya lemas. Sebetulnya kondisinya sudah bagus, paling rehidrasi saja. Mungkin besok sudah pulang," ujar Hexawan saat dikonfirmasi terpisah, Kamis (3/9/2026).
Berdasarkan kronologi kejadian, para siswa SMPN 1 Kabuh mengonsumsi jatah program MBG pada Rabu (2/9/2026) siang. Keluhan kesehatan baru mulai dirasakan para siswa saat memasuki waktu sore hingga malam hari secara bertahap.
Gejala yang dialami para siswa mengarah pada indikasi keracunan makanan. Sebagian besar siswa mengeluhkan mual, muntah, pusing, hingga diare secara terus-menerus usai memakan sajian tersebut.
Menanggapi insiden ini, Anggota DPRD Jombang dari Fraksi PDIP, Ama Siswanto, mendesak tindakan tegas dari pihak berwenang. Ia meminta Satuan Tugas (Satgas) MBG segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai makanan ke sekolah tersebut.
"Saya berharap agar Satgas MBG di Jombang segera bergerak untuk melakukan investigasi. Apakah ada SOP yang dilanggar, atau seperti apa? Semua harus jelas dan transparan," tegas Ama yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang kepada Klikjombang.com, Jumat (4/9/2026).
Selain menuntut evaluasi dan investigasi terhadap penyedia makanan, Ama juga menyoroti kejelasan porsi tanggung jawab atas biaya medis para korban. Ia menolak keras jika ada beban finansial yang ditimpakan kepada para siswa atau orang tua murid.
Ama menegaskan bahwa para siswa merupakan korban dari kelalaian program, sehingga seluruh biaya penanganan kesehatan medis di puskesmas maupun klinik harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola atau pemerintah daerah.
"Harus ada yang bertanggung jawab atas biaya pengobatannya, karena mereka ini korban. Entah itu pihak SPPG atau pemerintah, yang penting mereka tidak terbebani biaya," lanjutnya.
Hingga saat ini, pemantauan terhadap kondisi para siswa masih terus dilakukan oleh Dinkes Jombang beserta jaringan pelayanan kesehatan setempat secara berkala.
Baca juga: Heboh Penampilan Happy Asmara di Penutupan Expo Muktamar ke-35 NU Jombang
Dari total 256 siswa yang mengalami gejala, sebanyak 74 anak tercatat masih menjalani perawatan rawat jalan. Proses pemulihan puluhan siswa ini ditangani oleh Puskesmas Kabuh serta beberapa klinik swasta di sekitar wilayah tersebut.
Beberapa fasilitas kesehatan swasta yang turut menangani pasien rawat jalan antara lain Klinik Mitra Plus dan Klinik As-Syifa. Kedua klinik ini disiagakan untuk mengantisipasi adanya keluhan susulan dari para siswa.
Sementara itu, pihak dinas kesehatan masih mengambil sampel makanan MBG yang dikonsumsi para siswa untuk dilakukan uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti terjadinya kontaminasi.
Insiden dugaan keracunan MBG di Kabuh ini menjadi evaluasi besar bagi tata kelola pendistribusian makanan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Jombang agar kejadian serupa tidak terulang kembali di sekolah lain.
Editor : Redaksi