Ketika Marwah NU Tergadaikan: Muktamar yang Tak Berdaya di Depan Istana
JAKARTA, KlikJOMBANG — Perubahan jadwal pembukaan forum tertinggi sebuah organisasi sipil keagamaan kini bukan lagi sekadar urusan teknis protokoler. Pasalnya, ketika jadwal Muktamar—yang semula dipatok pagi hari—harus bergeser ke malam hari, lalu mendadak dirombak menjadi sore hari pukul tiga, publik pun dapat membaca adanya kepasrahan yang akut.
Adapun kelenturan jadwal tersebut disinyalir dilakukan demi satu hal: menyesuaikan waktu luang Presiden Prabowo Subianto. Di titik inilah, pergeseran agenda tersebut menjadi perwujudan nyata ketundukan total sivilitas keagamaan di hadapan syahwat kekuasaan.
Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Gernas Ayo Mondok sekaligus Wakil Rektor Unipdu Jombang, HM. Zahrul Azhar As'ad atau yang akrab disapa Gus Hans. Menurutnya, bagi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di negeri ini, peristiwa tersebut terasa sangat getir sekaligus memuakkan.
Sementara itu, kelenturan jadwal yang dinilai serampangan tersebut dibaca oleh warga nahdliyin sebagai tindakan yang menggadaikan marwah organisasi. Kritik pun mengalir deras kepada oknum elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dianggap terlalu ambisius dan haus jabatan.
Sebab, alih-alih menjaga jarak aman yang bermartabat dengan politik praktis sesuai dengan khittah 1926, para petinggi ini justru dinilai mempertontonkan syahwat politiknya. Mereka terkesan menjadikan momentum Muktamar sebagai panggung transaksional demi mengamankan posisi personal dan faksional di lingkar kekuasaan.
Di sisi lain, publik lantas mempertanyakan apa yang bisa diharapkan dari hasil keputusan yang dilahirkan dari rumah yang rapuh. Ketika fondasi independensi organisasi sudah keropos sejak pembukaan, seluruh dokumen kebijakan, rekomendasi, hingga struktur kepengurusan yang dihasilkan Muktamar rawan dipandang sinis.
Lebih lanjut, Gus Hans menilai produk hukum maupun rekomendasi yang lahir dari forum yang didikte oleh agenda penguasa hanya akan menjadi produk kompromistis. Tanpa independensi yang kokoh, peran NU sebagai kekuatan penyeimbang negara dipastikan hanya akan sebatas fatamorgana.
Ironisnya, NU yang seharusnya menjadi jangkar moral dan kekuatan kritis penyeimbang jalannya pemerintahan justru mengalami kelumpuhan fungsi kontrol sosial. Hal ini terjadi akibat sikap organisasi yang dinilai terlalu lekat bertumpu pada ketiak kekuasaan.
Kendati demikian, dampak paling fatal dari akrobat politik para elite ini adalah semakin melebarnya jurang pemisah dengan akar rumput. Akibatnya, NU dinilai bakal semakin berjarak dengan kepentingan riil umat di tingkat bawah.
Kondisi tersebut terasa kontras di saat warga nahdliyin di berbagai daerah pontang-panting menghadapi persoalan riil, mulai dari kemiskinan ekstrem, ketimpangan ekonomi, hingga represi dalam konflik agraria. Sebaliknya, elite organisasi justru sibuk bersolek demi memikat hati Istana.
Oleh karena itu, hilangnya kompas moral dan fokus pengabdian pada umat ini lambat laun diprediksi akan mengikis habis kepercayaan basis massa terhadap kepemimpinan moral para pengurusnya.
Meski begitu, secara pragmatis panitia Muktamar selalu punya apologi untuk membela diri. Mereka umumnya berlindung di balik dalih realisme politik dan hubungan simbiosis mutualisme, seolah kehadiran fisik Presiden membawa legitimasi mutlak yang tak boleh terlewatkan.
Bahkan, menolak tunduk pada alur jadwal kepresidenan kerap dianggap sebagai kerugian politik bagi organisasi. Namun, kalkulasi untung-rugi ala pedagang politik ini justru mengonfirmasi adanya degradasi nilai kepemimpinan moral yang sangat akut.
Di samping itu, sikap serba-adaptif yang dipertontonkan oleh oknum elite PBNU demi menyenangkan Istana telah mengorbankan ribuan kader dan kiai daerah. Mereka dipaksa terlantar dalam ketidakpastian jadwal, sekadar demi memuluskan agenda segelintir pengurus pusat yang ingin menyetor muka ke hadapan penguasa.
Pada akhirnya, jika marwah NU terus dikorbankan demi syahwat jabatan, maka Muktamar ini tak lebih dari sekadar stempel bagi kepentingan rezim yang berkuasa. Sementara itu, organisasi ini secara perlahan telah kehilangan kedaulatan, independensi, dan integritas moralnya di hadapan sejarah.
Editor : Redaksi
