Berbisnis di Negeri Komunis, Gus Lilur Tetap Konsisten Menggugat Keawaman Rais Aam
KlikJOMBANG - Di Hanoi dan Ho Chi Minh City, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur merajut ulang jaringan dagang yang sempat terputus. Sementara di dalam negeri, ia secara terbuka mendesak pengusutan dugaan riswah pada Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus menyerukan agar Rais Aam PBNU mundur dari jabatannya.
Sebelas tahun lalu, mimpi bisnis internasional itu sempat patah di tengah jalan akibat kriminalisasi. Namun, pekan depan, rencana besar tersebut dijadwalkan untuk diteken di atas kertas hitam di atas putih, menandai babak baru kiprah pengusaha asal Nahdliyin tersebut di kancah perdagangan internasional.
Kunjungan kerja Gus Lilur ke Vietnam membuahkan hasil konkret yang langsung dibawa pulang ke tanah air. Dua hal pokok dikantonginya: kepastian tawaran pasokan batu bara yang telah ia terima, serta terhubungnya kembali jaringan budi daya benih bening lobster (BBL) lintas negara.
Secara bersamaan di dalam negeri, ia tengah mengawal agenda hukum dan kultural yang sama sekali berbeda namun memiliki urgensi tinggi. Keduanya berjalan beriringan tanpa henti, dan menurut Gus Lilur, hal itu bukanlah sebuah kebetulan semata.
"Saya tidak sedang menjalani dua hidup," ujar Gus Lilur menegaskan garis perjuangannya. "Di dagang maupun di jam'iyyah, ukurannya satu: berani dibuka, berani diperiksa," imbuhnya lugas dikutip KlikJOMBANG.com, Selasa (27/10/2026).
Terkait lawatan bisnisnya ke Vietnam, Gus Lilur menyatakan bahwa dirinya hadir bukan atas inisiatif menawarkan diri, melainkan karena mendapat undangan resmi dari para relasi bisnis lamanya. Pergantian kekuasaan di lingkaran strategis Vietnam membuka kembali pintu gerbang ekonomi yang sempat tertutup rapat.
Berdasarkan keterangannya, penandatanganan kontrak pasokan batu bara dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan spesifikasi ICI 1 hingga ICI 5 serta menggunakan skema penyerahan CIF Vietnam. Proyeksi volume dalam pembicaraan awal tersebut bahkan mencapai angka fantastis hingga 20 juta metrik ton.
Meski demikian, Gus Lilur meminta agar angka proyeksi besar tersebut tidak dibesar-besarkan secara berlebihan ke publik. Realisasi nyata dari kontrak ini tetap bergantung pada dokumen resmi, kesepakatan harga per spesifikasi, jadwal pengapalan, perizinan, hingga pelaksanaan kewajiban dari para pihak yang terlibat.
"Kontrak belum diteken. Kapal belum berlayar. Saya tidak mau dipuji karena sesuatu yang belum terjadi," ungkapnya bijak. "Nanti saja, kalau barangnya sudah jalan."
Bagi Gus Lilur, peluang emas ini bukanlah kejutan yang datang tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari pekerjaan rumah yang tertunda selama sebelas tahun. Ia pertama kali merintis jalur dagang batu bara ke Vietnam pada tahun 2015, sebelum akhirnya rintisan itu terhenti akibat kriminalisasi lewat jeratan UU ITE saat ia membongkar praktik korupsi di Situbondo.
Selain sektor energi, bidang kedua yang menjadi fokus perhatian Gus Lilur di Vietnam adalah pengelolaan benih bening lobster (BBL). Di sektor ini, ia menegaskan posisinya sejak awal bahwa dirinya merupakan salah satu pihak yang mendukung penuh penghentian ekspor BBL ilegal yang selama ini merugikan nelayan lokal.
Gus Lilur menyoroti kerugian besar akibat benih lobster yang dijual murah dari tangan nelayan Indonesia, dibesarkan di negeri orang, lalu dibeli kembali oleh tanah air dalam bentuk lobster konsumsi dengan harga berlipat-lipat. Selisih harga pasar inilah yang selama ini dinilai menjadi makanan empuk bagi para mafia penyelundup.
Pemerintah sendiri baru saja meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) melalui Perpres Nomor 69 Tahun 2026. Di sisi lain, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Vietnam harus bekerja sama lebih serius untuk menghentikan penyelundupan sekaligus membuka jalur perdagangan yang legal.
"Di situ letak pekerjaan saya," tegas Gus Lilur. Pola yang ia bangun di Hanoi dan Ho Chi Minh City bukanlah penjualan benih mentah secara ilegal, melainkan kemitraan budi daya, alih pengetahuan, dan kepatuhan mitra asing dalam kerangka hukum yang sah agar nilai tambahnya tetap dinikmati di dalam negeri.
Menanggapi kritik soal aktivitas bisnisnya di negara berideologi komunis, Gus Lilur menolak anggapan bahwa hal tersebut bertentangan dengan posisinya sebagai warga Nahdliyin. Menurutnya, perdagangan internasional adalah ranah muamalah, bukan akidah, di mana para pendahulu bangsa telah lama berdagang ke berbagai penjuru dunia tanpa pernah kehilangan iman.
Bergeser ke urusan domestik, langkah hukum Gus Lilur di tanah air kian menohok. Pada Senin, 12 Oktober 2026, ia secara resmi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi jual beli suara pada Muktamar ke-35 NU di Jombang.
Selain membongkar aliran dana haram muktamar, Gus Lilur juga mempertegas seruannya agar KH Miftachul Akhyar segera mundur dari jabatan Rais Aam PBNU. Menurutnya, kursi pimpinan tertinggi PBNU adalah marwah keilmuan para pendiri bangsa yang menuntut transparansi, integritas mutlak, dan berada di atas segala bentuk keraguan publik.
"Jabatan keulamaan menuntut satu hal yang tidak bisa diwakilkan kepada juru bicara: berada di atas keraguan. Dan di pesantren, orang alim tidak pernah takut disimak. Justru itu kehormatannya," pungkas Gus Lilur menutup pernyataannya dengan semangat amar makruf nahi munkar.
Editor : Redaksi
