Apresiasi Pertemuan Khofifah dan Kapolda, Senator Lia Tegaskan Pentingnya Karpet Merah Investasi dan Ruang Aspirasi
SURABAYA, KlikJOMBANG - Menjaga pertumbuhan iklim investasi sekaligus menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menjadi tantangan tersendiri bagi Jawa Timur sebagai salah satu pusat perekonomian nasional. Keseimbangan antara keamanan, kepastian hukum, dan keterbukaan dialog sangat menentukan stabilitas sosial suatu wilayah.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi kunci utama. Menurutnya, komunikasi terbuka dengan seluruh elemen masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan situasi daerah yang kondusif.
Apresiasi tinggi disampaikan Lia Istifhama atas pertemuan penting antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono. Pertemuan silaturahmi sekaligus koordinasi tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/10/2026).
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan variabel utama dalam membangun kepercayaan para pelaku usaha. Lingkungan daerah yang aman akan memberikan rasa tenang bagi para investor dalam menjalankan roda bisnisnya.
Menurut Ning Lia, sinergi antara Pemprov Jatim dan Polda Jatim sangat strategis untuk memastikan iklim investasi tetap bergairah. Dengan iklim usaha yang kondusif, dunia industri dapat tumbuh optimal sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat," ujar Ning Lia kepada klikjombang.com, Senin (26/10/2026).
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan investasi yang sehat idealnya ditopang oleh hubungan harmonis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Investasi yang masuk diharapkan mampu memicu efek domino bagi perekonomian lokal.
Dampak positif dari masuknya investasi tidak hanya diukur dari angka masuknya modal, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, hadirnya investasi membuka kesempatan usaha mikro serta mendongkrak tingkat kesejahteraan warga daerah.
"Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas anggota senator asal Jawa Timur ini.
Di sisi lain, Ning Lia menekankan bahwa upaya menjaga keamanan daerah tidak boleh mengesampingkan ruang demokrasi. Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan harus terus dibangun bersama elemen masyarakat, termasuk kelompok buruh dan mahasiswa.
Penyampaian aspirasi di muka umum, lanjutnya, adalah bagian sah dari kehidupan demokrasi yang patut dihormati. Setiap dinamika dan perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui jalur penyelesaian dialogis yang bermartabat.
"Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog, dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum," tegas Ning Lia.
Pendekatan dialogis yang dikedepankan oleh pemerintah daerah dan kepolisian diyakini mampu mencegah potensi gesekan sosial. Langkah ini penting agar aspirasi masyarakat tetap tersalurkan tanpa mengganggu ketertiban umum.
Dengan terjalinnya komunikasi yang responsif, stabilitas daerah dipastikan tetap terjaga tanpa mengorbankan ruang partisipasi publik. Kondisi sosial yang harmonis secara langsung akan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga aktivitas harian warga.
Ning Lia berharap kolaborasi strategis antara Pemprov Jatim dan Polda Jatim dapat terus diperkuat secara konsisten. Langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
"Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
Pertemuan koordinasi di Gedung Negara Grahadi tersebut juga turut dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda Jatim, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Editor : Redaksi
