DPD RI

Momentum Kemerdekaan, Senator Jatim Lia Istifhama Tegaskan DPD RI Katalisator Persatuan

Reporter : Redaksi
Ning Lia, dok.pribadi

Momentum Kemerdekaan, Senator Jatim Lia Istifhama Tegaskan DPD RI Katalisator Persatuan

JAKARTA, KlikJombang – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum krusial bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menegaskan kembali peran strategisnya di panggung nasional. Keberadaan lembaga perwakilan daerah ini dinilai makin vital dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, momentum ini harus dimaknai sebagai ruang untuk memperkuat posisi DPD RI sebagai katalisator pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Ning Lia itu saat diwawancarai Sinpo TV usai menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut berlangsung dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan gambaran umum kontribusi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan mandat konstitusi. Presiden menekankan bahwa keterpaduan kerja antarlembaga menjadi kunci utama menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.

Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI, menurut Presiden, terus konsisten berperan sebagai rumah kebangsaan. MPR dinilai aktif memperkuat literasi konstitusi sekaligus merawat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu, kinerja DPR RI bersama pemerintah juga terus berjalan secara produktif. Hingga Juli 2026, sebanyak 13 rancangan undang-undang berhasil diselesaikan dan diundangkan untuk mendukung tata kelola hukum nasional.

Salah satu capaian regulasi yang disoroti Presiden adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Regulasi ini menjadi bukti pengakuan negara bahwa setiap pekerjaan memiliki martabat dan pekerja berhak mendapat perlindungan hukum yang layak.

Pada kesempatan yang sama, kinerja DPD RI juga mendapat apresiasi langsung dari Presiden. DPD RI tercatat sukses menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi di Indonesia sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Tak hanya menghimpun aspirasi, DPD RI juga terus mengawal pembentukan hukum yang berpihak pada daerah. Salah satu fokus utamanya adalah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.

Merespons paparan Presiden, Lia Istifhama menegaskan bahwa posisi DPD RI sangat strategis sebagai representasi resmi daerah. Kehadiran para senator harus mampu membawa gagasan, potensi lokal, serta penyelesaian masalah daerah ke tingkat nasional.

Sebagai utusan daerah, Ning Lia menyebutkan pentingnya peran senator dalam menyeimbangkan kepentingan lokal dan nasional. DPD RI dituntut mampu menyuarakan suara daerah secara objektif dan solutif demi kemajuan bersama.

Perempuan yang dikenal dekat dengan kalangan muda dan kerap didapuk sebagai politisi idola Gen Z ini menambahkan, peran katalisator diwujudkan melalui pengangkatan prestasi daerah agar mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, DPD RI juga bertugas memberi koreksi atas regulasi pusat yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan daerah. Langkah ini diambil agar ketimpangan kebijakan dapat diminimalisasi secara adil.

Kendati demikian, Ning Lia mengingatkan agar penyampaian dorongan dan kritik dari daerah tetap dilakukan secara terukur dan konstruktif. Kritik kebijakan pemerintah hendaknya menjadi bahan evaluasi yang membangun, bukan pemicu perpecahan.

Dalam kesempatan tersebut, Senator Jatim ini turut menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan sebagai pilar ketahanan nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia dinilainya bertumpu pada para pelaku ekonomi di tingkat tapak, seperti petani, nelayan, pedagang, pengrajin, hingga pengusaha muda di desa.

Lia mengingatkan kembali memori sejarah saat krisis moneter 1998 merebak di Indonesia. Ketika korporasi dan institusi keuangan besar mengalami kemerosotan, sektor ekonomi rakyat dan pedesaan justru menjadi benteng utama yang menyelamatkan perekonomian nasional.

Sebagai penutup, Ning Lia menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam aksi nyata berupa keberpihakan pada rakyat dan pemerataan pembangunan. Ketika daerah maju dan ekonomi rakyat kuat, maka persatuan Indonesia akan berdiri secara makin kokoh.

Editor : Redaksi

Opini
Berita Populer
Berita Terbaru