Jelang Muktamar ke-35 NU, Tokoh Muda Jatim Desak Pemilihan PBNU Bebas dari Politik Uang
KLIKJOMBANG.COM — Gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, diharapkan menjadi momentum penting pelahiran kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Forum tertinggi warga Nahdliyin tersebut diharapkan mampu mencetak kepemimpinan yang berakar kuat pada tradisi pesantren, berintegritas moral tinggi, serta mampu meneguhkan kembali khittah organisasi di bawah otoritas tertinggi para ulama.
Harapan mendalam ini disuarakan oleh Tokoh Muda NU Jawa Timur, Syukron Dosi, yang menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdliyin untuk mengawal jalannya muktamar secara jujur, bermartabat, serta terbebas dari praktik politik transaksional.
Pria yang akrab disapa Cak Syukron ini menilai bahwa ancaman politik uang (money politics) atau risywah dalam proses kontestasi kepemimpinan merupakan persoalan krusial yang wajib diwaspadai oleh seluruh peserta forum.
Menurutnya, money politics bukan sekadar bentuk pelanggaran etika organisasi, melainkan ancaman fatal yang berpotensi merusak marwah NU serta menggeser orientasi kepemimpinan dari semangat pengabdian menjadi transaksi kepentingan belaka.
"Semua pihak harus kompak mengawal Muktamar. Jangan sampai proses pemilihan kepemimpinan NU terjebak dalam politik transaksional," ujar mantan Sekretaris PW GP Ansor Jatim periode 2013–2017 tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada Klikjombang.com, Jumat (14/8/2026).
Cak Syukron juga mendorong pengurus serta warga NU untuk bersikap aktif melakukan pengawasan terhadap berbagai ruang pertemuan maupun jalur komunikasi yang berisiko menjadi arena tawar-menawar kepentingan politik.
Ia menekankan bahwa perhatian tidak hanya ditujukan kepada para figur kandidat ketua umum semata, melainkan juga menyasar lingkungan PWNU, PCNU, hingga jejaring pendukung di sekitar calon.
"Bila ada temuan, ayo laporkan bersama-sama," tegas Wakil Sekretaris PWNU Jatim periode 2018–2023 tersebut demi memastikan iklim perhelatan yang transparan dan akuntabel.
Ia bahkan mengusulkan pentingnya pelibatan pengawasan internal organisasi hingga lembaga eksternal seperti KPK dan PPATK guna menjamin para muktamirin dapat menentukan pilihan secara independen tanpa intimidasi maupun imbalan materi.
Cak Syukron turut mengingatkan seluruh pihak agar memetik pelajaran berharga dari riwayat dinamika Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015 silam yang sempat diwarnai polemik tata tertib dan isu intervensi.
"Sejarah harus menjadi pelajaran. Jangan sampai Muktamar kembali dibayangi oleh persoalan tata tertib, intervensi, kartel dagang suara, atau dugaan politik uang," tuturnya menekankan kedaulatan kiai dan ulama.
Bagi Cak Syukron, Muktamar ke-35 di Tambakberas ini menjadi titik nol bersejarah bagi perjalanan abad kedua NU di tanah kelahiran salah satu pendiri utama, KH Abdul Wahab Chasbullah.
Oleh karena itu, ia mengajak segenap warga NU untuk mengembalikan posisi Syuriyah dan ulama sebagai poros moral tertinggi dalam menuntun arah perjuangan jam'iyah.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan PBNU mendatang tidak boleh sekadar diukur dari kekuatan modal, relasi jaringan politik, atau penggalangan dukungan massa semata.
Sebaliknya, legitimasi kepemimpinan PBNU harus bersumber dari kedalaman ilmu agama, keberanian moral, independensi, serta kedekatan yang erat dengan nilai-nilai tradisi keilmuan pesantren.
"Yang kita perjuangkan bukan sekadar pergantian nama di pucuk pimpinan PBNU, tetapi memastikan NU tetap menjadi rumah besar para ulama dan peneduh bagi bangsa Indonesia," pungkasnya.
Editor : Redaksi
