Menjaga Marwah PBNU: Mengapa Rois Aam Bukan Subordinat Istana
Oleh : HM. Zahrul Azhar As'ad
*Sekjen Gernas Ayo Mondok
Wakil Rektor UNIPDU Jombang
Baca juga: Jelang Muktamar ke-35 NU, Tokoh Muda Jatim Desak Pemilihan PBNU Bebas dari Politik Uang
Struktur kepemimpinan tertinggi dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipegang oleh Rois Aam. Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan simbol otoritas keagamaan, moral, dan spiritual tertinggi bagi jutaan warga Nahdliyin. Oleh karena itu, menyematkan narasi politik seperti "paket yang didukung Istana" dalam kontestasi pemilihan Rois Aam adalah sebuah kekeliruan cara pandang yang merendahkan martabat ulama. Narasi ini secara tidak langsung menempatkan PBNU sebagai subordinat atau bawahan dari kekuasaan eksekutif.
Secara historis dan khittah, Nahdlatul Ulama berdiri sebagai pilar independen bangsa. Hubungan antara PBNU dan pemerintah idealnya bersifat kemitraan yang sejajar (civil society dan negara), bukan hierarkis. Rois Aam memegang mandat spiritual yang jauh melampaui siklus politik lima tahunan lembaga kepresidenan. Ketika posisi sakral ini direduksi menjadi sekadar komoditas politik atau dipersepsikan disetir oleh kekuatan Istana, hal tersebut mencederai independensi organisasi dan merusak legitimasi moral para ulama di mata umat.
Fenomena ini kian diperparah oleh manuver para tim sukses kandidat yang kerap kehilangan akal sehat politik demi memenangkan kontestasi. Para tim sukses jangan merendahkan marwah Rois Aam dan PBNU dengan mengklaim calonnya sebagai figur yang paling didukung Istana. Menjadikan "restu penguasa" sebagai jualan utama kampanye adalah bentuk pengerdilan terhadap marwah ulama. Klaim semacam ini seolah menegaskan bahwa legitimasi seorang kiai terhormat ditentukan oleh restu birokrasi, bukan karena kedalaman ilmu, karamah, dan integritas moralnya. Tim sukses seharusnya mengedepankan gagasan khidmat bagi umat, bukan malah menyeret lembaga suci ini ke dalam politik klaim yang merendahkan martabat kepemimpinan tertinggi NU.
Di sisi lain, penting untuk bersikap objektif dan menempatkan posisi lembaga kepresidenan secara proporsional. Saya yakin Istana tidak akan terlibat dalam hal Muktamar. Sebagai lembaga negara, Istana tentu menghormati kedaulatan PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar yang otonom. Oleh sebab itu, klaim-klaim sepihak mengenai "dukungan Istana" dari oknum tertentu sebenarnya hanyalah spekulasi politik dari luar yang sengaja ditiupkan untuk mencari keuntungan elektoral, bukan mencerminkan sikap resmi dari pemerintah itu sendiri.
Baca juga: Jelang Muktamar ke-35 NU, Sejumlah Ruko di Tambakrejo Jombang Mulai Dibongkar
PBNU memiliki mekanisme internal yang matang dan berasaskan musyawarah mufakat (khususnya melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA) untuk memilih pemimpinnya. Intervensi opini dan klaim sepihak dari tim sukses yang mengait-ngaitkan dukungan penguasa hanya akan mengerdilkan institusi ulama menjadi sekadar alat kekuasaan. Otoritas langit dan moral yang melekat pada Rois Aam tidak boleh diukur dari seberapa dekat atau didukungnya beliau oleh otoritas bumi (pemerintah).
Menjaga jarak aman yang kritis dan bermartabat dari pusaran kekuasaan adalah kunci menjaga kesucian PBNU. Menolak narasi "paket dukungan Istana" bukan berarti memusuhi pemerintah, melainkan sebuah ikhtiar bersama—terutama bagi para tim sukses—untuk mendudukkan kembali posisi ulama pada tempat terhormat yang semestinya. Rois Aam adalah pemandu umat, dan posisinya harus tetap berdiri tegak di atas semua golongan, tanpa pernah berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik mana pun.
Editor : Redaksi