Wakil Rais 'Aam PBNU Kunjungi Praktisi Hukum: Menyatukan Khazanah Pesantren dengan Integritas Penegakan Keadilan
MALANG, KlikJOMBANG - Diskusi mendalam mengenai arah penegakan hukum dan keadilan sosial mewarnai kunjungan Wakil Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Afifuddin Muhajir, ke kediaman praktisi hukum sekaligus aktivis sosial Abd. Aziz di kawasan Jalan Joyo Agung, Kota Malang, Jawa Timur. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat pada Jumat (30/10/2026) ini mempertemukan perspektif keulamaan pesantren dengan realitas empiris penegakan hukum di Indonesia.
Silaturahmi tersebut tidak hanya menjadi momentum perjumpaan pemikiran antartokoh, tetapi juga menyoroti pentingnya merajut keadilan yang berpihak kepada masyarakat kecil. Kiai Afif, yang juga dikenal sebagai Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, hadir didampingi oleh keluarga inti dan sejumlah kerabat.
Sebelum memulai diskusi serius mengenai isu-isu kebangsaan, Kiai Afif menyempatkan diri untuk menjenguk dan mendoakan ibunda Abd. Aziz yang sedang berbaring sakit. Gestur tersebut mencerminkan nilai-nilai kepesantrenan yang menempatkan adab, empati, dan kasih sayang kepada sesama di atas segalanya.
Menyoroti Akses Keadilan bagi Masyarakat Marjinal
Dalam perbincangan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut, isu utama yang disoroti adalah ketimpangan akses hukum bagi masyarakat kurang mampu. Kiai Afif menyampaikan keprihatinannya terhadap mahalnya biaya proses peradilan dan pendampingan hukum yang kerap menjadi tembok pembatas bagi warga miskin untuk mencari keadilan.
Menurut Kiai Afif, hukum di Indonesia tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil dan tumpul ke atas. Keberadaan institusi hukum harus mampu menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.
Perspektif tersebut sejalan dengan teori keadilan yang digagas oleh filsuf politik John Rawls melalui konsep justice as fairness (keadilan sebagai kewajaran). Pemikiran tersebut menekankan bahwa institusi sosial dan hukum yang adil harus memberi perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung (the least advantaged).
Selain itu, pandangan ekonom peraih Nobel Amartya Sen mengenai pendekatan kapabilitas turut menjadi landasan teoretis dalam diskusi ini. Bahwa seperangkat undang-undang formal belum cukup melindungi rakyat kecil apabila mereka tidak memiliki kapabilitas praktis untuk mengakses keadilan di ruang sidang.
Peran Firma Hukum dalam Advokasi Pro Bono
Menanggapi keprihatinan tersebut, Abd. Aziz—yang memimpin Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta sekaligus memegang amanah sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK)—memaparkan langkah nyata yang telah ia ambil. Selama tiga tahun terakhir, kantor hukum yang dipimpinnya konsisten memberikan layanan advokasi hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat dhuafa dan korban ketidakadilan.
"Akses terhadap keadilan harus terbuka bagi siapa pun, termasuk masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi. Kami memberikan pendampingan hukum tanpa memungut biaya sepeser pun kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Bagi kami, ini bukan semata-mata pekerjaan profesional, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan pengabdian kemanusiaan," ujar Aziz dalam keterangan tertulisnya kepada KlikJOMBANG.com, Minggu (1/11/2026).
Komitmen sosial di bidang hukum ini, pada Juli 2026 lalu, diganjar penghargaan khusus dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Aziz dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
Kendati demikian, Aziz yang juga aktif sebagai Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU) ini menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama dari pengabdiannya. Ukuran keberhasilan seorang praktisi hukum terletak pada seberapa besar manfaat yang bisa ia hadirkan bagi masyarakat yang hak-haknya terampas.
Pengalaman Yuridis dan Dialektika Intelektual
Rekam jejak Aziz dalam memperjuangkan keadilan juga teruji di ruang pengadilan. Pada Februari 2026, ia sukses memenangkan sengketa hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melawan Kementerian Hukum. Kasus tersebut menjadi preseden penting bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara untuk menguji kebijakan pemerintah melalui jalur hukum yang konstitusional.
Pertemuan antara Kiai Afif dan Abd. Aziz sendiri bukanlah yang pertama kali terjadi. Jauh sebelum Muktamar NU ke-35 di Jombang, keduanya telah sering bertukar pikiran mengenai dinamika sosial, keumatan, dan arah kebijakan publik di Indonesia.
Di tengah obrolan yang serius, suasana diskusi dicairkan dengan obrolan ringan sambil menikmati hidangan khas tradisional berupa jamu bakar racikan enam belas rempah Nusantara. Hal ini mencerminkan karakter ulama dan kaum intelektual yang tetap memegang teguh kesederhanaan di tengah kompleksitas pemikiran modern.
Merajut Keadaban Menuju Indonesia Berkeadilan
Pertemuan ini memberikan pesan moral yang kuat bagi warga Nahdliyin maupun masyarakat luas secara umum. Silaturahmi antar-elemen bangsa perlu ditransformasikan menjadi kerja-kerja kolaboratif dan kontribusi nyata di bidang masing-masing.
Keluasan ilmu pesantren dan ketajaman analisis praktis hukum harus berjalan beriringan untuk mengawal jalannya demokrasi. Ulama bertindak sebagai penjaga moral bangsa, sementara praktisi hukum memastikan instrumen peradilan bekerja secara adil dan bermartabat.
Melalui perjumpaan ini, narasi besar tentang "menyulam keadilan dan memahat keadaban" menemukan bentuk nyatanya. Menyulam keadilan berarti memperluas akses perlindungan bagi kaum lemah, sementara memahat keadaban berarti menegakkan hukum dengan integritas tinggi demi kemaslahatan bersama.
Editor : Redaksi
