Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Tantangan Oligarki dan Masa Depan Hilirisasi UMKM di Jawa Timur
MALANG, KlikJOMBANG - Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya menggelar diskusi publik bertajuk "Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Hilirisasi dan Masa Depan Industri di Jawa Timur". Agenda strategis ini berlangsung di Gedung Kastil NK Café, Karangploso, Kabupaten Malang, Senin (26/10/2026).
Forum tersebut diselenggarakan untuk mengulas secara mendalam arah kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Diskusi berfokus pada efektivitas agenda hilirisasi industri, penguatan ekonomi daerah, serta berbagai tantangan nyata yang dihadapi pelaku UMKM agar bisa naik kelas.
Ketua Garda UMKM Malang Raya, Ahmad Fuad Rahman, menilai bahwa arah kebijakan yang dirancang pemerintah pusat saat ini sebenarnya sudah berjalan di jalur yang benar (on the track). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tantangan terberat justru berada pada tingkat implementasi di lapangan.
Fuad menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk memastikan setiap program yang telah dirancang mampu menembus berbagai hambatan operasional. Langkah ini sangat krusial agar dampak positif dari kebijakan pembangunan nasional dapat dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di daerah.
"Sebetulnya sudah on the track, arahnya ke lebih baik. Hanya tantangannya besar," ujar Fuad saat memberikan paparan di hadapan awak media dikutip klikjombang.com, Kamis (29/10/2026).
Lebih lanjut, Fuad mendorong agar para pelaku UMKM mendapatkan porsi yang jauh lebih besar dalam ekosistem rantai pasok industri nasional. Salah satu langkah konkret yang perlu diambil adalah membentuk kemitraan strategis antara UMKM dan industri pengolahan guna mendongkrak nilai tambah produk lokal.
Ia mencontohkan sektor pertanian lokal yang membutuhkan integrasi langsung dengan sektor manufaktur agar memiliki nilai jual tinggi. Kemitraan strategis semacam ini dinilai menjadi kunci utama transformasi skala usaha dari skala rumahan menuju industri menengah.
"Kami berharap program pemerintah mampu mendorong UMKM naik kelas, dari industri rumahan menjadi industri menengah yang bisa bermitra dengan industri besar. Contohnya, petani jeruk perlu didekatkan dengan industri pengolahan agar produknya memiliki nilai tambah," jelas Fuad.
Sementara itu, pengamat ekonomi R. Djoni Sudjatmoko menguraikan bahwa langkah berani Presiden Prabowo dalam memacu hilirisasi nasional wajib diimbangi dengan pengawasan publik yang ketat. Menurutnya, potensi hambatan terbesar dari kebijakan ini berakar dari kepentingan kelompok oligarki dan kelompok status quo.
Djoni menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan organisasi sipil sangat dibutuhkan untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah. Pengawasan tersebut hendaknya disampaikan melalui masukan serta usulan yang konkret, terperinci, dan berbasis data di lapangan.
"Arah kebijakan Presiden Prabowo sudah benar, tetapi tantangannya adalah menghadapi kepentingan oligarki dan status quo. Karena itu, masyarakat dan organisasi harus aktif mengawal kebijakan melalui usulan yang konkret dan terperinci," tegas Djoni.
Selain pengawasan, Djoni juga memaparkan pentingnya perluasan ruang gerak bagi pelaku usaha daerah serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerataan akses ekonomi ini menjadi kunci agar roda pertumbuhan tidak hanya berputar dan terkonsentrasi di pusat.
"Apa yang bisa dikerjakan UMKM harus diberikan kepada UMKM agar ekonomi daerah bergerak, lapangan kerja tercipta, dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat," tambah Djoni.
Pada sisi lain, percepatan hilirisasi sektor pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi maupun setengah jadi diyakini menjadi pendorong utama daya saing Jawa Timur. Keberhasilan agenda besar ini dinilai sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung, kualitas sumber daya manusia (SDM), iklim investasi yang kondusif, serta optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal.
Melalui diskusi publik ini, Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antara pemerintah, pelaku industri skala besar, dan UMKM demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Editor : Redaksi
