PWNU dan PCNU se-DIY Tegaskan Tolak Politik Uang di Muktamar Ke-35 NU Jombang
YOGYAKARTA, KlikJombang — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama seluruh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-DIY secara tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk praktik politik uang.
Sikap bersama tersebut disuarakan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Pernyataan sikap resmi ini dirumuskan melalui Rapat Koordinasi PWNU DIY bersama PCNU se-DIY yang digelar di Kantor PWNU DIY, Jalan M.T. Haryono Nomor 40, Yogyakarta, Senin (17/8/2026).
Ketua PWNU DIY, Ahmad Zuhdi Muhdlor, menyampaikan bahwa forum koordinasi penting tersebut dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan Syuriyah dan Tanfidziyah dari tingkat wilayah hingga cabang.
“Iya benar itu pertemuan tadi sore, semua Rais Syuriyah dan Ketua PCNU se-DIY hadir semua,” ujar Ahmad Zuhdi saat memberikan konfirmasi dikutip Klikjombang.com, Rabu (19/8/2026).
Dalam rapat koordinasi itu, seluruh jajaran pengurus menegaskan bahwa Muktamar NU harus senantiasa dijaga sebagai forum permusyawaratan tertinggi yang mencerminkan nilai keislaman, ke-NU-an, serta integritas moral yang tinggi.
PWNU DIY dan PCNU se-DIY menyepakati enam poin pernyataan sikap utama untuk mengawal pelaksanaan Muktamar ke-35 NU agar tetap bermartabat.
Poin pertama, jajaran pengurus menolak dengan tegas segala bentuk praktik politik uang dalam seluruh tahapan dan proses Muktamar ke-35 NU.
Poin kedua, mereka menyerukan kepada seluruh peserta muktamar agar tidak menerima, meminta, ataupun memperjualbelikan suara dukungan dalam bentuk apa pun.
Poin ketiga, PWNU dan PCNU se-DIY meminta kepada seluruh kandidat calon kepemimpinan beserta tim pendukungnya untuk menghindari praktik politik transaksional, baik secara langsung maupun terselubung.
Poin keempat, peserta muktamar diimbau menjadikan integritas, moralitas, kapasitas keilmuan, rekam jejak pengabdian, serta keteladanan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan.
Poin kelima, menyerukan agar seluruh rangkaian arena muktamar dapat berlangsung dalam suasana ukhuwah, mengedepankan adab, tradisi musyawarah, dan kejujuran.
Poin keenam, seluruh peserta diajak untuk senantiasa menjaga independensi jam'iyyah serta menolak segala bentuk intervensi dari pihak luar.
Ahmad Zuhdi menegaskan bahwa proses pemilihan kepemimpinan di tubuh Nahdlatul Ulama merupakan amanah organisasi dan bentuk khidmah kepada umat, sehingga tidak boleh dijadikan ajang transaksi kepentingan sempit.
“Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam Muktamar ke-35 diharapkan mengedepankan kualitas kepemimpinan, kapasitas keilmuan, integritas moral, keteladanan, serta rekam jejak pengabdian,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sangat krusial agar setiap keputusan serta produk hukum yang dihasilkan dalam forum muktamar benar-benar berorientasi pada kemaslahatan warga Nahdliyin dan masyarakat luas.
Ahmad Zuhdi juga berpesan agar perbedaan pilihan politik di dalam muktamar tidak mencederai marwah organisasi maupun merusak persaudaraan antarwarga NU.
“Kepemimpinan yang lahir dari proses yang bersih, jujur, dan bermartabat diyakini akan memperkuat kepercayaan warga Nahdlatul Ulama serta menjaga marwah organisasi,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
