Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Jombang, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak Buruh
JOMBANG, KlikJOMBANG — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan yang tersebar di 14 Kepolisian Daerah (Polda) pada Sabtu (17/10/2026). Layanan khusus ini dihadirkan guna mempermudah kaum pekerja dalam menyampaikan pengaduan terkait sengketa hubungan industrial.
Peluncuran nasional tersebut dipusatkan di Polres Jombang, Jawa Timur, sebagai langkah konkret Polri dalam memperluas akses keadilan serta memperkuat koridor perlindungan hak-hak buruh. Kehadiran fasilitas ini menyasar berbagai persoalan krusial pekerja, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), penunggakan pembayaran pesangon, hingga sengketa upah.
Dalam acara peresmian tersebut, turut hadir mendampingi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Kedatangan Kapolri beserta rombongan di Mapolres Jombang disambut hangat dan meriah. Setibanya di gerbang utama, Jenderal Suyudi menerima pengalungan bunga melati sebelum diantar oleh sepasang penari cucu lampah menuju pusat lokasi kegiatan.
Sebelum memotong pita tanda dimulainya operasional layanan, Kapolri terlebih dahulu meninjau pelaksanaan bakti sosial yang digelar Polda Jawa Timur. Dalam bakti sosial tersebut, sebanyak 1.000 paket sembako dibagikan kepada para buruh disertai fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Prosesi peresmian Desk Ketenagakerjaan ditandai dengan pemotongan pita di depan gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jombang, yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ruang pelayanan publik. Di sela-sela peninjauan, Kapolri berdialog langsung dengan sejumlah perwakilan pekerja mengenai fungsi vital keberadaan layanan pengaduan tersebut.
Dalam konferensi persnya, Jenderal Suyudi menegaskan bahwa peresmian di Polres Jombang merupakan bagian dari peluncuran serentak di 35 satuan kewilayahan pada 14 Polda se-Indonesia.
"Ini merupakan langkah strategis, bukti nyata komitmen kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia," ujar Kapolri Jenderal Suyudi kepada awak media dikutip KlikJOMBANG.com.
Kapolri menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan hadir sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memfasilitasi pelayanan terpadu bagi para pekerja. Polri memfokuskan unit ini untuk menangani konsultasi hukum hingga mediasi pengaduan kasus PHK, hak pesangon, hingga penyelesaian sengketa upah.
"Juga perlu diketahui sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah berhasil memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja serta membantu Desk Ketenagakerjaan Polri di tingkat polres," lanjut Jenderal Suyudi.
Selain berhasil memfasilitasi pemulihan status kerja ribuan buruh, Polri tercatat sukses memperjuangkan pemenuhan hak finansial pekerja dengan total akumulasi mencapai Rp70,28 miliar. Menurut Kapolri, capaian tersebut dapat terwujud berkat kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.
Ia menekankan bahwa sinergitas lintas sektor sangat penting agar perlindungan hak pekerja dapat berjalan selaras dan seimbang dengan kelangsungan iklim usaha. Ke depan, Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang diproyeksikan menjadi percontohan (role model) bagi pengembangan layanan serupa di seluruh Polres se-Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat Kapolri dalam merealisasikan pembentukan Desk Ketenagakerjaan di tingkat kewilayahan. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan awal pembentukan unit ini baru mendalam sekitar satu minggu sebelumnya.
Andi Gani mengagumi efisiensi kinerja Polri karena seluruh proses persiapan hingga peresmian selesai dalam waktu delapan hari. Ia optimistis terobosan ini semakin mengokohkan hubungan harmonis antara kepolisian dan elemen buruh.
"Kami punya harapan besar sinergitas Polri dan buruh pasti akan tetap terjaga di bawah kepemimpinan Pak Kapolri," tegas Andi Gani.
Di sela agenda peresmian, Andi Gani menyebutkan bahwa KSPSI bersama Kapolri dan rombongan juga dijadwalkan berkunjung ke Museum Ibu Marsinah, situs bersejarah perjuangan buruh yang sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia meyakini Desk Ketenagakerjaan menjadi instrumen efektif untuk mengurai kebuntuan penanganan sengketa buruh. Andi Gani mengutarakan contoh penanganan kasus yang sempat terbengkalai selama lima hingga enam tahun, namun berhasil diselesaikan hanya dalam waktu seminggu melalui pembinaan Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Editor : Redaksi
