Dua Tahun Prabowo-Gibran, Barikade Gus Dur Jombang Apresiasi Penguatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
JOMBANG, KlikJOMBANG — Memasuki dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, perjalanan pembangunan nasional memasuki babak evaluasi penting. Momentum ini dinilai menjadi tolok ukur utama sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Apresiasi tinggi disampaikan oleh Ketua DPC Barikade Gus Dur (BGD) Kabupaten Jombang, Muizzun Hakam, yang akrab disapa Muizz. Menurutnya, kepemimpinan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi kedaulatan nasional dan ekonomi kerakyatan.
Muizz menegaskan bahwa dalam perspektif kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari megahnya angka anggaran. Indikator sesungguhnya adalah sejauh mana negara hadir melindungi kelompok lemah, menciptakan keadilan sosial, dan memperluas peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu capaian strategis yang paling menonjol adalah keberhasilan menggerakkan sektor ketahanan pangan nasional. Capaian swasembada pangan pada awal 2026 yang diiringi kepastian ketersediaan pupuk bagi para petani dianggap sebagai pijakan kokoh menuju kemandirian ekonomi bangsa secara mandiri.
Kendati demikian, BGD Jombang menekankan pentingnya menjaga agar dampak positif swasembada pangan ini dirasakan secara langsung oleh para penggarap tanah. Kesejahteraan petani, kepastian harga pasar yang adil, serta stabilitas harga bahan pokok harus terus dijamin agar nilai ekonomi mengalir deras hingga ke lapisan bawah.
Di samping ketahanan pangan, penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendapat perhatian penuh. Hingga akhir Agustus 2026, program prioritas ini telah menjangkau lebih dari 56,99 juta penerima manfaat di berbagai daerah Indonesia.
BGD Jombang mengapresiasi keberanian pemerintah menggelontorkan investasi besar demi gizi generasi masa depan. Namun, keterbukaan, pengawasan ketat, dan transparansi anggaran disuarakan agar program krusial tersebut bebas dari kendala teknis maupun penyimpangan di lapangan.
Pembangunan SDM unggul dinilai tidak boleh terhenti pada kecukupan gizi anak sekolah semata. Pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dan kemudahan akses layanan kesehatan di pelosok desa harus berjalan seiring demi mencetak generasi emas Indonesia.
Pada pilar perekonomian, langkah efisiensi APBN dan dorongan industrialisasi yang dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran dipandang mampu menjaga stabilitas makro nasional. Kendati demikian, tantangan utama tetap berada pada upaya memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut merembes hingga ke rakyat kecil.
Muizz menyoroti pentingnya penguatan rantai ekonomi berbasis kerakyatan, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sektor-sektor produktif inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian riil dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Orientasi pembangunan ekonomi nasional didorong untuk terus mengutamakan pemerataan kesempatan usaha ketimbang sekadar mengejar angka investasi. Pemerintah diharapkan makin mempermudah akses modal, teknologi, dan penetrasi pasar bagi para pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional.
Landasan moral dan etik perjuangan Gus Dur—seperti kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan pembelaan terhadap masyarakat rentan—diharapkan terus menjadi kompas utama bagi jalannya roda pemerintahan Prabowo-Gibran.
BGD Jombang meyakini bahwa pemerintahan yang tangguh dan dipercaya publik adalah pemerintahan yang senantiasa terbuka terhadap masukan serta aspirasi warga. Dukungan terhadap program-program kerakyatan akan selalu dibarengi dengan sikap kritis yang konstruktif demi kemajuan bersama.
Menghadapi tahun ketiga masa jabatan, tantangan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda kritis yang membutuhkan perhatian ekstra. Setiap rupiah APBN harus dipastikan teralokasi secara akuntabel demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, percepatan pembangunan di wilayah pinggiran dan kawasan pedesaan perlu terus diperkuat agar ketimpangan antarwilayah dapat terkikis habis. Prinsip keterbukaan publik dan penghormatan terhadap supremasi hukum menjadi pilar tak terpisahkan dari iklim demokrasi yang sehat.
Evaluasi dua tahun ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk kian memperkokoh kebijakan yang berpihak pada kemandirian ekonomi nasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Sebab bagi rakyat Indonesia, makna hakiki dari Indonesia Maju bukanlah sekadar deretan pembangunan fisik dan indikator statistik, melainkan wujud nyata martabat manusia yang terangkat, kesempatan kerja yang bermartabat, serta terpenuhinya kebutuhan dasar secara adil dan merata.
Editor : Redaksi
