Transformasi Birokrasi Jawa Timur: Menguji Kesiapan OPD Mewujudkan Gerbang Baru Nusantara
Surabaya, KlikJOMBANG - Pengamat Sosial Jawa Timur sekaligus akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengapresiasi komitmen serta langkah revitalisasi Pemprov Jawa Timur untuk naik level. Menurutnya, visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara (GBN) harus diwujudkan melalui kinerja nyata seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Visi strategis tersebut dinilai tidak boleh sekadar berhenti sebagai slogan pembangunan belaka. Sebaliknya, gagasan besar itu mesti menjelma menjadi energi penggerak transformasi birokrasi demi mendongkrak daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
Pandangan mendalam itu disampaikan Surokim dalam ajang Sarasehan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur di KRI Makassar, Selasa (13/10/2026). Ia menekankan bahwa periode kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menjadi momentum krusial bagi akselerasi pembangunan daerah.
"Gerbang Baru Nusantara harus benar-benar menjadi tantangan sekaligus energi bagi seluruh OPD untuk naik level. Bukan sekadar menjadi visi tertulis atau jargon, melainkan sumber inspirasi bagi setiap langkah dan kebijakan pembangunan di Jawa Timur," kata Surokim dikutip KlikJOMBANG.com, Jumat (16/10/2026).
Keberhasilan implementasi GBN, lanjut Surokim, sangat bergantung pada kelihaian tiap OPD dalam menerjemahkan visi besar ke dalam target yang konkret dan berorientasi dampak. Setiap instansi dinilai perlu membentuk keunggulan spesifik sesuai ranah tugasnya masing-masing.
Dengan keunggulan yang terukur, OPD di lingkungan Pemprov Jatim berpeluang besar menjadi pusat rujukan dan percontohan nasional. Langkah ini sekaligus membuka ruang lebar bagi Jawa Timur untuk menunjukkan kiprahnya di panggung internasional.
Surokim menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan birokrasi tak lagi cukup hanya dilihat dari penyerapan anggaran maupun capaian program rutin bulanan. Kebijakan publik yang dihasilkan wajib memberikan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Output dari setiap program Pemprov Jatim diharapkan mampu meninggalkan warisan pembangunan (legacy) yang kokoh. Hal ini sejalan dengan cita-cita besar menempatkan Jawa Timur sebagai beranda utama pembangunan nasional.
"Yang harus didorong sekarang adalah bagaimana setiap OPD mampu menghasilkan dampak nyata. Jangan hanya berorientasi pada penyelesaian program rutin, tetapi bagaimana program tersebut memberikan nilai tambah, menciptakan perubahan, dan memperkuat posisi Jawa Timur," paparnya.
Guna memberikan gambaran nyata, Surokim menyoroti keberhasilan layanan transportasi publik interkoneksi Trans Jatim. Program moda transportasi massal ini dinilai sukses membuktikan bagaimana kebijakan pemerintah hadir secara langsung dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
Tingginya antusiasme serta pengenalan publik terhadap Trans Jatim menjadi modal berharga dalam memupuk kepercayaan masyarakat (public trust). Layanan serupa perlu terus direplikasi agar tak sekadar menjadi program sektoral, melainkan sarana pemerataan konektivitas antarwilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Surokim menyodorkan tiga prinsip dasar yang wajib menjadi fondasi pergerakan seluruh instansi birokrasi Jatim. Ketiga fondasi utama tersebut meliputi perluasan akses, penguatan koneksi, dan peningkatan partisipasi publik.
Prinsip akses berfokus pada pemerataan jangkauan masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Sementara itu, koneksi menekankan pentingnya keterhubungan antarwilayah serta sinergi lintas sektoral antara pemerintah dan para pemangku kepentingan.
"Basisnya adalah akses, koneksi, dan partisipasi. Tiga prinsip ini harus menjadi energi bagi OPD untuk terus membuka akses, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat agar program saling menguatkan," tutur peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) tersebut.
Di samping itu, kehadiran gagasan Gerbang Baru Nusantara juga diproyeksikan mampu mengikis ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa Timur. Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama agar program penuntasan kemiskinan dan kesejahteraan warga berjalan optimal.
Surokim mengingatkan tantangan pembangunan masa depan yang kian kompleks tak akan bisa diurai jika OPD masih bekerja secara ego-sektoral. Evaluasi berkala yang ketat amat diperlukan guna memastikan seluruh program berjalan selaras dalam satu nafas agenda daerah.
"Pada usia Jawa Timur yang ke-81 ini, seluruh OPD perlu terus dilecut untuk meningkatkan kinerja. Jika masih bekerja secara sektoral dan belum menghasilkan dampak signifikan, tentu perlu ada penguatan dan evaluasi yang lebih intensif," tegasnya menutup pembicaraan.
Editor : Redaksi
