Hari Jadi ke-81 Jawa Timur, Musaffa Safril: Jangan Biarkan Angka Pertumbuhan Menutupi Persoalan Rakyat
SURABAYA, KlikJOMBANG — Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2026 menjadi momen refleksi kritis bagi arah pembangunan daerah. Di tengah klaim capaian ekonomi, Pemerintah Provinsi Jatim diminta tidak terlena oleh angka-angka statistik yang berpotensi menyamarkan realitas sosial di lapangan.
Catatan kritis tersebut disampaikan oleh Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril. Naskah pandangan yang akrab disapa Musaffa ini menegaskan bahwa tolok ukur utama keberhasilan pembangunan adalah perubahan nyata dalam taraf hidup masyarakat, bukan sekadar laporan kebanggaan administratif.
Musaffa mengapresiasi capaian Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku bahkan menembus angka Rp930 triliun.
Namun, ia mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berdiri terpisah dari kenyataan sosial. Data menunjukkan, per September 2025 masih ada 3,804 juta penduduk miskin di Jawa Timur, di mana tingkat kemiskinan perdesaan menembus 12,55 persen.
"Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, jutaan warga masih hidup dalam keterbatasan. Kita membutuhkan pertumbuhan yang benar-benar memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat pendapatan masyarakat, dan mengurangi kerentanan rumah tangga," ujar Musaffa di Surabaya dikutip klikjombang.com, Rabu (14/10/2026).
Selain isu kemiskinan, Musaffa menyoroti sektor pendidikan yang dinilainya masih menyimpan pekerjaan rumah besar. Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13, kualitas capaian pembelajaran dinilai belum optimal.
Mengutip evaluasi DPRD Jatim terhadap LKPJ TA 2025, Musaffa membeberkan bahwa capaian satuan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi minimum numerasi baru terealisasi 46,30 persen dari target 54,92 persen. Hal ini menurutnya harus menjadi alarm keras bagi kebijakan pendidikan daerah.
"Kita perlu berhenti menganggap pembangunan pendidikan selesai ketika anak terdaftar di sekolah dan anggaran terserap. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah anak-anak benar-benar belajar dan menguasai kemampuan dasar," tegas pimpinan gerakan pemuda tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya memberi ruang proporsional bagi kekuatan pesantren di Jawa Timur. Pemberdayaan pesantren dinilai strategis untuk penguatan sains, teknologi, kewirausahaan, serta keterampilan profesional santri agar siap menghadapi tantangan dunia kerja modern.
Pada sektor kesehatan, Musaffa menorehkan catatan evaluasi terhadap target-target pelayanan publik yang meleset. Salah satunya adalah capaian penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (TB) yang baru terealisasi 77,29 persen dari target daerah sebesar 95 persen.
Ia menilai, ketidaktercapaian target kesehatan tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan dokumen pertanggungjawaban. Evaluasi menyeluruh harus melahirkan koreksi sistemik guna memberikan dukungan penuh bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
Mengenai ketenagakerjaan, Musaffa menyoroti ketimpangan kualitas pekerjaan di Jawa Timur. Walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,88 persen per Agustus 2025, proporsi penduduk yang bekerja di sektor formal baru mencapai 38,27 persen.
Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya disuguhi seminar motivasi atau bantuan formalitas. Anak muda butuh ekosistem kebijakan yang membuka akses pembiayaan, pendampingan teknologi, serta peluang pasar yang nyata dan berkelanjutan.
Isu lingkungan hidup juga tak luput dari sorotan GP Ansor Jatim. Berdasarkan catatan DPRD Jatim, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada di angka 73,43, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 74,00–74,17.
"Pembangunan ekonomi harus memperhitungkan daya dukung lingkungan. Jangan sampai kita menikmati keuntungan hari ini, namun meninggalkan beban dan kerusakan ekologis bagi generasi mendatang," imbau Musaffa.
Musaffa menekankan pentingnya akuntabilitas publik yang transparan dari pemerintah daerah. Dari 166 indikator kinerja daerah pada LKPJ 2025, terdapat 15 indikator yang belum mencapai target dan 18 indikator belum dirilis datanya ke publik.
Ia menyatakan bahwa GP Ansor Jawa Timur siap berkolaborasi dalam mengawal pembangunan daerah, namun tetap mempertahankan daya kritis serta independensi organisasi demi menyuarakan aspirasi rakyat kecil.
Pemerintahan yang percaya diri, lanjut Musaffa, tidak boleh alergi terhadap kritik dan evaluasi. Syarat utama pemerintahan yang sehat adalah kesediaan untuk membuka diri serta memperbaiki kualitas pelayanan secara berkala.
"Jangan sampai keberhasilan pemerintah terlalu sibuk dirayakan, sementara kesulitan rakyat terlalu lama diminta untuk dimaklumi. Jawa Timur tidak cukup hanya tumbuh, tetapi harus tumbuh dengan adil untuk seluruh rakyatnya," pungkas Musaffa.
Editor : Redaksi
