Peninggalan Sejarah di Jombang Didorong Segera Ditetapkan Jadi Cagar Budaya
Kesamben, KlikJOMBANG — Kesadaran akan pentingnya kelestarian warisan masa lalu di Kabupaten Jombang terus mengemuka dari kalangan praktisi dan pemerhati sejarah lokal.
Pemerhati sejarah Jombang, Isma Hakim, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk segera mempercepat penetapan berbagai peninggalan bersejarah di wilayah setempat sebagai cagar budaya resmi.
Langkah penetapan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Jombang tersebut dinilai sangat krusial guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan fisik terhadap artefak yang tersebar.
Isma Hakim memandang, Kabupaten Jombang memiliki rekam jejak sejarah yang amat panjang dan dinamis.
Jejak peradaban di daerah ini membentang mulai dari era klasik kerajaan Nusantara hingga memasuki masa kolonialisme Barat.
"Tentunya, irisan sejarah yang banyak di Kabupaten Jombang ini meninggalkan artefak-artefak. Ini yang perlu dilestarikan dengan penetapan cagar budaya," ujar Isma Hakim kepada KlikJOMBANG, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, langkah penyelamatan artefak dan peninggalan purbakala tidak boleh ditunda demi menjaga kontinuitas memori kolektif generasi mendatang.
"Agar anak cucu kita ke depan bisa mengetahui bahwa Jombang memiliki sejarah dan peradaban yang penting," lanjutnya menegaskan.
Isma turut mengingatkan kembali usulan resmi yang pernah disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu.
Usulan tersebut diserahkan langsung saat berlangsungnya kegiatan kebudayaan di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang pada tahun 2025.
"Kalau tidak salah, waktu itu kami mengusulkan agar sejumlah peninggalan sejarah ditetapkan menjadi cagar budaya. Salah satunya adalah Prasasti Kusambyan yang ada di utara Sungai Brantas," ungkap Isma.
Ia mempertanyakan sejauh mana progres penanganan dan tindak lanjut dari jajaran dinas terkait atas daftar usulan cagar budaya yang telah disodorkan tersebut.
"Bagaimana tindak lanjutnya sekarang usulan itu," tutur Isma mempertanyakan kepastian proses administrasi di Disdikbud Jombang.
Di sisi lain, persoalan penetapan cagar budaya ini makin rumit lantaran adanya kendala legalitas pada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Jombang.
Anggota TACB Jombang hasil asesmen terbaru, Arif Yulianto, mengaku prihatin dan bingung atas lambatnya penerbitan SK Bupati untuk kepengurusan TACB yang baru.
"Informasi yang saya dapat dari Disdikbud Kabupaten Jombang malah SK itu akan dikeluarkan per Januari 2027," kata Arif saat dikonfirmasi terpisah.
Arif menilai ada kejanggalan dalam penundaan penerbitan payung hukum tersebut jika dibandingkan dengan pemenuhan kualifikasi para anggota tim.
"Logikanya harusnya SK Bupati itu dikeluarkan setelah sertifikat kami keluar. Sertifikat dari pusat itu sudah ditandatangani bulan Desember 2025 yang lalu. Tapi kok sampai sekarang SK Bupatinya belum turun, apa faktornya, saya juga belum tahu," papar Arif.
Ia menekankan bahwa kejelasan payung hukum bagi TACB sangat vital agar setiap kajian teknis dan rekomendasi penetapan cagar budaya memiliki kekuatan hukum yang sah.
"Jangan sampai ini menjadi bumerang bagi kami, ketika kita keluarkan rekomendasi penetapan cagar budaya, malah digugat oleh pihak lain karena TACB belum memiliki payung hukum," pungkasnya.
Editor : Redaksi
