DUA TAHUN PRABOWO–GIBRAN: MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA, MEMPERKUAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh: Muizzun Hakam
* Ketua DPC BARIKADE GUS DUR Jombang
Baca juga: Susunan Lengkap Wantimpres 2026: Prabowo Rangkul Tokoh Negara, Pengusaha, dan Pengamat Kritis
JOMBANG — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, bangsa Indonesia memiliki momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan nasional. Dua tahun bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan tahap untuk menilai capaian, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dalam perspektif kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan Gus Dur, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana kebijakan negara mampu menghadirkan keadilan, melindungi kelompok lemah, memperluas kesempatan ekonomi, serta memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketahanan pangan dan kemandirian bangsa
Salah satu agenda yang menonjol selama pemerintahan Prabowo–Gibran adalah penguatan ketahanan pangan. Pemerintah mengumumkan pencapaian swasembada pangan pada awal 2026 dan terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Presiden juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan beras, memperkuat produksi pertanian, dan memastikan pupuk tersedia bagi petani.
Capaian tersebut patut menjadi landasan untuk memperkuat kemandirian bangsa. Namun, keberhasilan sektor pangan harus terus dirasakan hingga tingkat petani dan konsumen. Petani perlu memperoleh kepastian harga yang adil, akses pupuk yang tepat sasaran, dukungan teknologi, serta perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan.
Swasembada pangan tidak boleh berhenti sebagai angka produksi nasional. Keberhasilannya harus tercermin dalam meningkatnya kesejahteraan petani, stabilitas harga bahan pokok, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan layak.
Makan Bergizi Gratis dan pembangunan sumber daya manusia
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas yang mendapat dukungan anggaran negara. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga 31 Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat.
Program ini memiliki tujuan strategis dalam mendukung pemenuhan gizi dan pembangunan generasi masa depan. Akan tetapi, pelaksanaannya harus senantiasa disertai pengawasan ketat, standar keamanan pangan, transparansi anggaran, serta evaluasi kualitas makanan.
Kami berpandangan bahwa kepentingan anak-anak harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun. Setiap penyimpangan harus ditindak sesuai ketentuan, sementara pelaksana yang bekerja dengan baik perlu mendapat dukungan. Program yang menyangkut kesehatan generasi bangsa tidak boleh dikelola secara asal-asalan.
Selain gizi, pembangunan sumber daya manusia juga memerlukan pendidikan berkualitas, kesejahteraan guru, fasilitas sekolah yang memadai, serta akses kesehatan yang merata, termasuk bagi masyarakat desa dan kelompok ekonomi lemah.
Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat kecil
Pemerintah juga menempatkan penguatan ekonomi, industrialisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari agenda pembangunan. Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan, Kementerian Keuangan menekankan peran APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung program prioritas nasional.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya harus dapat dirasakan oleh pedagang kecil, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kami mendorong agar pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi, melainkan juga pada kualitas lapangan kerja, perlindungan pekerja, pemerataan kesempatan usaha, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Koperasi, BUMDes, UMKM, serta usaha produktif masyarakat harus memperoleh ruang yang lebih luas dalam rantai ekonomi nasional. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak membuat masyarakat kecil semakin sulit mengakses modal, pasar, dan kebutuhan pokok.
Nilai-nilai Gus Dur sebagai pijakan kebangsaan
Baca juga: Buku 'Islam ala Prabowo' Dinilai Berpotensi Jadi Instrumen Perang Nirmiliter
Sebagai Ketua DPC BARIKADE GUS DUR Jombang, saya memandang bahwa perjalanan dua tahun pemerintahan ini perlu dibaca melalui nilai-nilai perjuangan Gus Dur: kemanusiaan, keadilan, demokrasi, toleransi, dan keberpihakan kepada kelompok yang lemah.
Nilai-nilai tersebut bukan milik satu kelompok politik. Nilai tersebut merupakan bagian dari fondasi kehidupan berbangsa yang perlu dijaga oleh seluruh penyelenggara negara dan masyarakat.
Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang menutup diri dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu mendengar suara rakyat, memperbaiki kebijakan, dan memastikan hukum berlaku secara adil.
Oleh sebab itu, dukungan terhadap program yang bermanfaat bagi rakyat harus berjalan beriringan dengan sikap kritis terhadap kebijakan yang belum tepat. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kecintaan terhadap bangsa, bukan bentuk permusuhan.
Tantangan ke depan: pemerataan, transparansi, dan keadilan
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, ada sejumlah pekerjaan penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.
Kedua, memperluas pemerataan pembangunan agar masyarakat di desa, wilayah pinggiran, dan kelompok rentan tidak tertinggal.
Ketiga, memperkuat pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar warga negara, bukan sekadar instrumen pencitraan program.
Keempat, memperluas kesempatan kerja yang layak serta memperkuat daya saing UMKM dan koperasi.
Kelima, menjaga demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Keenam, meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas agar manfaatnya benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, dengan pengawasan publik yang terbuka.
Penutup: Indonesia maju harus berarti rakyat semakin sejahtera
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan momentum untuk menghargai berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan sekaligus mengakui bahwa pekerjaan besar bangsa ini belum selesai.
Kami berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan menjadikan keadilan sosial sebagai orientasi utama pembangunan.
Bagi kami, keberhasilan pemerintahan bukan sekadar keberhasilan pemimpin, melainkan keberhasilan bangsa ketika rakyatnya memperoleh pangan yang terjangkau, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, pekerjaan yang bermartabat, serta kepastian hukum yang adil.
Sebagaimana semangat perjuangan Gus Dur, kemanusiaan dan keadilan harus senantiasa menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dua tahun berjalan, evaluasi harus terus dilakukan, dan perjuangan untuk kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti.
Indonesia maju bukan hanya tentang pembangunan fisik dan pertumbuhan angka ekonomi, melainkan tentang martabat manusia, pemerataan kesempatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Redaksi