Anggota DPD RI Lia Istifhama Ajak Ksatria Airlangga Terlibat Politik Gagasan
SURABAYA, KlikJOMBANG – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengajak para mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) yang dikenal sebagai Ksatria Airlangga untuk tidak sikap apatis terhadap dunia politik. Generasi muda dinilai memiliki peran vital dalam merawat demokrasi melalui gagasan yang konstruktif dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
Baca juga: Peringati Hari Jadi ke-81 Jatim, Lia Istifhama Dorong Penguatan Ekosistem Seni dan Budaya
Imbauan tersebut disampaikan oleh perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu dalam agenda DPD Goes to Campus bertema "Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia" di lingkungan Kampus Unair, Surabaya.
Acara edukasi politik tersebut turut dihadiri Wakil Rektor Unair Prof. Dr. Koko Srimulyo, Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Radian Salman, pakar komunikasi politik Dr. Suko Widodo, serta Direktur Kemahasiswaan DPD RI Dr. Eko Supeno.
Dalam pemaparannya, Ning Lia menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah lepas dari dinamika politik. Oleh sebab itu, kalangan mahasiswa sudah sepatutnya mengambil peran aktif dan bertanggung jawab dalam mengawal sistem demokrasi di Indonesia.
"Suka atau tidak suka, kita hidup di negara demokrasi di mana aktivitas politik akan selalu ada. Kuncinya adalah bagaimana generasi muda mencintai dan terlibat dalam politik dengan membawa gagasan konstruktif, bukan destruktif," ujar Ning Lia.
Senator asal Jawa Timur ini juga menjelaskan bahwa keterlibatan politik generasi muda tidak melulu harus menjadi anggota partai politik atau bertarung dalam pemilu. Kontribusi nyata dapat diwujudkan melalui pemikiran kritis, kajian akademis, hingga pengawasan terhadap kebijakan publik.
Menurut alumni Unair tersebut, kritik terhadap pemerintah tetap menjadi instrumen penting dalam iklim demokrasi. Kendati demikian, setiap kritik yang disampaikan harus berbasis analisis fakta, menawarkan solusi, dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Dengan keterlibatan yang terarah, mahasiswa diharapkan tidak sekadar menjadi penonton atau pengamat pasif dalam dinamika politik nasional, melainkan mampu menjadi penggerak perbaikan tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Ning Lia membagikan empat pilar penting yang harus dipegang generasi muda dalam politik, yaitu Strategy, Equity, Nation, dan Integrity (SENI). Konsep ini mencakup strategi matang, keadilan otonomi daerah, orientasi kebangsaan, serta integritas moral.
Baca juga: Ning Lia Apresiasi Transmigrasi Berbasis Usulan Daerah dan Ekonomi Komunal
"Kita membutuhkan strategi yang matang, keadilan otonomi daerah, serta orientasi jangka panjang demi keberlanjutan bangsa. Yang tak kalah penting adalah integritas melalui pembuktian kerja nyata, bukan sekadar retorika," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan good governance dan mekanisme checks and balances yang sehat antarlembaga negara. Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah diharapkan tidak hanya mencari kekurangan, tetapi juga memberikan masukan perbaikan yang komprehensif.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia turut memperkenalkan peran serta fungsi DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang bertugas membawa aspirasi masyarakat daerah ke tingkat pembuat kebijakan di pusat.
Senator yang populer di kalangan Gen Z ini berharap para mahasiswa tidak ragu menyuarakan gagasan maupun masukan kritis terkait isu-isu kedaerahan, khususnya mengenai otonomi dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
"Aspirasi dan masukan kritis dari kalangan mahasiswa sangat kami butuhkan untuk mengawal kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan yang berkeadilan," tambah Ning Lia.
Baca juga: Gerai KDKMP Mulai Beroperasi Bulan Ini, Senator Lia Istifhama Puji Terobosan Menko Pangan Zulhas
Gayung bersambut, Wakil Rektor Unair Prof. Koko Srimulyo mengapresiasi hadirnya program pengenalan lembaga negara ini. Menurutnya, pemahaman mendalam tentang tata kerja lembaga negara penting sebagai bekal mahasiswa sebelum terjun menyumbang pengabdian bagi NKRI.
Dari sudut pandang hukum tata negara, Prof. Radian Salman mengulas posisi DPD RI dalam sistem bikameral asimetris Indonesia. Ia menekankan pentingnya penguatan fungsi agregasi kepentingan daerah agar pembangunan nasional dapat dirasakan secara merata.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Dr. Suko Widodo mengibaratkan hubungan antara mahasiswa dan DPD RI layaknya "jodoh yang belum dikenalkan". Menurutnya, kedua belah pihak memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan bangsa, tetapi masih minim saluran komunikasi.
"Mahasiswa dan DPD RI itu seperti jodoh yang belum dikenalkan. Sebenarnya dekat di hati karena sama-sama peduli pada masa depan Indonesia, namun komunikasinya perlu diperkuat. Forum seperti inilah yang menjembatani ruang dialog tersebut," pungkas Suko.
Editor : Redaksi