Mengaku Ditekan Usai Demo KPK, Sholihin: Ini Risiko Perjuangan Kader NU
JAKARTA, KlikJOMBANG — Eskalasi dinamika internal warga Nahdliyin pasca-penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kian memanas. Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama (KPK NU), Muhammad Sholihin, mendadak menjadi sorotan publik usai mengaku mendapat intimidasi dan tekanan intensif dari sejumlah pihak.
Tekanan politik tersebut datang tak lama setelah Sholihin memimpin aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada Jumat (25/9/2026). Dalam aksi itu, massa mendesak lembaga antirasuah mengusut tuntas dugaan politik uang dalam gelaran Muktamar NU yang disinyalir bersumber dari dana korupsi Kementerian ATR/BPN.
Pasca-aksi mendesak penegakan hukum tersebut, Sholihin mengaku dihujani panggilan telepon dari berbagai pihak yang merasa resah. Berdasarkan penuturannya, para penelepon mengklaim tindakan kritis yang diusung oleh elemen KPK NU dianggap tidak patut dan berpotensi memecah belah solidaritas.
Para pihak yang menghubunginya beralasan bahwa seluruh rangkaian Muktamar NU telah resmi usai. Oleh karena itu, setiap warga nahdliyin diimbau untuk menerima apa pun hasilnya secara lapang dada, serta tidak lagi menyuarakan penolakan atau tuduhan pelanggaran di ruang publik.
"Saya telah mendapat tekanan mulai hari Sabtu, tepat sehari setelah aksi demonstrasi pada hari Jumat itu," ujar Sholihin dalam keterangan tertulis yang diterima insan pers di Jakarta dikutip KlikJOMBANG, Selasa (29/9/2026).
Kendati demikian, alumni Pondok Pesantren Tambakberas Jombang ini menegaskan tidak akan gentar menghadapi intervensi tersebut. Menurutnya, hambatan maupun tekanan dari lingkaran kekuasaan merupakan konsekuensi logis dari sebuah gerakan perjuangan berskala besar demi menegakkan kebenaran.
Namun, Sholihin menyayangkan pola intimidasi yang dialaminya mulai mengarah pada ranah personal dan profesi secara tidak proporsional. Ia menilai respons dari beberapa pihak sudah berada di luar konteks perjuangan (out of the box) yang semestinya.
Salah satu bentuk tekanan yang dinilainya tidak relevan adalah munculnya evaluasi atas posisinya di ranah politik. Statusnya sebagai Tenaga Ahli (TA) Anggota Fraksi PKB DPR RI serta keanggotaannya sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa mulai dipertanyakan dan dipermasalahkan.
"Tekanan yang saya alami saat ini ada yang out of the box. Status saya sebagai kader PKB dievaluasi dan dipertanyakan, termasuk posisi pekerjaan saya sebagai TA Anggota Fraksi PKB DPR RI," tutur Sholihin blak-blakan.
Sholihin mengklarifikasi bahwa seluruh gerakan keprihatinan yang disuarakan KPK NU dilakukan murni dalam kapasitasnya sebagai warga Nahdliyin. Ia menegaskan tidak pernah membawa, memanfaatkan, apalagi mengaitkan identitas institusi partai dalam aksi tersebut.
Langkah kritis ini diambil semata-mata karena dorongan moral untuk mengawal perjalanan NU agar tetap setia pada Khittah 1926. Sebagai santri kelulusan pesantren bersejarah, ia merasa memiliki tanggung jawab ikatan emosional untuk menjaga marwah organisasi para ulama tersebut.
"Saya sebagai kader NU merasa terpanggil untuk ikut mengawasi jalannya Muktamar. Apalagi saya adalah alumni Pondok Tambakberas. Tentu saya sangat ingin menjaga kemuliaan NU dan pondok peninggalan KH Abdul Wahab Chasbullah," terangnya.
Meski bayang-bayang pencopotan jabatan kian nyata, Sholihin menyatakan siap menerima segala keputusan terburuk dari jajaran pimpinan. Ia tidak akan meratapi risiko politik yang harus ditanggung akibat sikap kritisnya dalam membela kebenaran di tubuh organisasi.
Jika pada akhirnya ia harus kehilangan posisi pekerjaan di parlemen, Sholihin menegaskan bakal menerimanya dengan lapang dada. Bagi dirinya, integritas moral sebagai kader NU jauh lebih berharga daripada mempertahankan jabatan struktural.
Ia juga meluruskan persepsi keliru yang menilai aksinya telah merugikan nama baik partai politik tempatnya bernaung. Menurut pandangannya, langkah membongkar indikasi korupsi sama sekali tidak berbenturan dengan visi dan misi kebangsaan yang diusung PKB.
"PKB tidak rugi atas apa yang saya lakukan. Aksi saya murni berada di dalam lingkup internal NU," tegas Sholihin meluruskan simpang siur spekulasi yang berkembang di publik.
"Tapi kalau tekanan dilakukan melalui pintu PKB untuk memecat saya, ya saya akan terima secara ksatria. Inilah risiko nyata sebuah perjuangan," pungkasnya menutup pernyataan.
Editor : Redaksi